Oleh : Aam Abdul Salam, Sekjen PPJNA 98, Presidium KAHMI Sukabumi dan Penggiat Dewan Tani Indonesia (DTI) Jawa Barat
Bisnisnews.net || Di tengah gegap gempita harapan baru, sebuah kontradiksi tajam muncul ke permukaan. Di satu sisi, anak-anak sekolah dari gang sempit perkotaan hingga pelosok desa menyambut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan binar mata yang jujur. Di sisi lain, sebuah paduan suara skeptisisme yang datang dari segelintir akademisi dan tokoh publik justru melontarkan nada sinis, bahkan menuntut penghentian total program tersebut dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar: Di manakah keberpihakan intelektual kita sebenarnya?
Martabat Manusia dan Panggilan Spiritual
Secara spiritual, memberikan makan kepada mereka yang membutuhkan bukan sekadar kebijakan publik, melainkan sebuah amanah kemanusiaan yang luhur. Dalam setiap ajaran agama, memastikan anak-anak—generasi penerus bangsa—tumbuh dengan gizi cukup adalah bentuk ibadah yang nyata. Menyerang program ini dengan niat menghentikannya tanpa memberikan solusi alternatif yang konkret terasa seperti tindakan yang gersang akan empati. Keceriaan anak-anak saat menyantap makanan bergizi adalah manifestasi dari hak dasar untuk hidup layak yang seharusnya didukung oleh semua pihak yang mengaku beradab.
Mengguncang Hegemoni Ekonomi Oligarki
Masuk ke ranah ekonomi, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan langkah revolusioner untuk mengembalikan mandat konstitusi: koperasi sebagai soko guru ekonomi. Selama ini, jalur distribusi pangan kita terjebak dalam cengkeraman oligarki yang panjang dan mahal. KDMP hadir untuk memotong rantai yang menguntungkan segelintir konglomerat tersebut dan mengalihkan kendali ekonomi ke tangan rakyat di desa. Jika program ini dituntut untuk berhenti, publik patut bertanya: Siapa yang sedang dibela oleh para kritikus tersebut? Apakah mereka menyuarakan kegelisahan rakyat, atau justru menjadi corong bagi para penguasa pasar yang merasa kenyamanannya terganggu oleh kebangkitan ekonomi kerakyatan?
Nasionalisme dan Kedaulatan Budaya
Dari perspektif nasionalisme dan budaya, MBG dan KDMP adalah manifestasi dari semangat gotong royong yang menjadi akar bangsa Indonesia. Makan bersama bukan hanya soal nutrisi, tapi soal memupuk rasa kebersamaan dan kesetaraan sejak dini di bangku sekolah. Upaya sistematis untuk menggembosi program ini bisa dibaca sebagai upaya melemahkan ketahanan nasional dari dalam. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjamin perut rakyatnya sendiri secara mandiri melalui institusi lokal seperti koperasi, bukan yang terus bergantung pada mekanisme pasar global yang eksploitatif.
Evaluasi Bukan Eliminasi
Tentu, tidak ada program yang sempurna dalam semalam. Kita tidak boleh menutup mata jika terdapat kelemahan prosedural, potensi penyimpangan, atau kendala teknis di lapangan. Namun, etika jurnalistik dan logika sehat mengajarkan kita bahwa jawaban atas kekurangan adalah evaluasi, bukan eliminasi.
Adalah tugas akademisi dan tokoh masyarakat untuk menjadi pengawas yang kritis namun konstruktif. Menuntut penghentian program yang sangat dinanti rakyat kecil adalah tindakan yang ahistoris dan mencederai rasa keadilan sosial. Mari kita kawal bersama visi Presiden Prabowo Subianto ini dengan pengawasan yang ketat dari seluruh lapisan masyarakat. Jangan biarkan sinisme kaum elit mengalahkan hak nutrisi dan kesejahteraan ekonomi rakyat jelata.***
Editor : M.Nabil
