Bisnisnews.net || Proyek pembangunan Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi di kawasan Pusbangdai Cikembang, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, tengah menjadi sorotan publik.
Polemik mencuat setelah beredarnya kabar bangunan mangkrak yang diperkuat dengan aksi penyegelan oleh pihak subkontraktor.
Menanggapi hal tersebut, panitia pelaksana bersama tim pengawas menegaskan bahwa proyek senilai Rp3 miliar yang bersumber dari dana hibah pemerintah daerah itu masih berjalan dan belum dapat dikategorikan terbengkalai.
Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK), Muh. Afrizal Adhi Permana, memastikan kondisi anggaran tetap terkendali. Ia menepis anggapan bahwa dana proyek telah habis atau pembangunan berhenti total.
“Prosesnya masih berjalan dan saat ini dalam tahap evaluasi. Jadi belum bisa disebut mangkrak. Informasi soal anggaran habis itu tidak benar,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Ia mengungkapkan, progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 89 persen. Menurutnya, berbagai dinamika di lapangan seharusnya tidak disimpulkan secara sepihak hingga menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
Sementara itu, Konsultan Pengawas, Endang Mulyana, menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada keterlambatan kontraktor pelaksana, PT Sayaka, dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah disepakati.
“Capaian sebelumnya berada di angka 75,95 persen. Karena tidak tuntas tepat waktu, pemilik pekerjaan memiliki hak untuk melakukan pemutusan kontrak. Saat ini masih dalam proses evaluasi ke arah sana,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa penggunaan istilah mangkrak tidak tepat dalam kondisi saat ini. Sebab, proyek baru bisa disebut mangkrak jika anggaran sudah terserap habis namun pekerjaan tidak selesai, atau terdapat temuan kerugian negara.
“Skemanya adalah pekerjaan diselesaikan terlebih dahulu, baru dilakukan pembayaran. Saat ini masih ada sekitar 13 persen pekerjaan yang belum dibayar karena belum rampung,” tambah Endang.
Adapun sisa pekerjaan mencakup pengecatan, pembangunan fasilitas kantin, pemasangan plafon, kusen interior, hingga penataan lingkungan sekitar bangunan.
Di sisi lain, Humas MUI Kabupaten Sukabumi, Asep Budi Kurniawan, menegaskan bahwa penyegelan gedung yang sempat viral bukan merupakan kebijakan dari pihak MUI, melainkan persoalan internal antara kontraktor utama dan subkontraktor.
“Kami justru mengetahui informasi penyegelan dari media sosial. MUI tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan subkontraktor, sehingga ini murni urusan internal mereka,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan proyek dilakukan melalui mekanisme lelang oleh pemerintah daerah, sehingga dana hibah tidak dikelola langsung oleh MUI.
Sementara itu, Direktur CV Ellegar Pratama Mandiri, Agus Pratama Ibrahim, menjelaskan bahwa aksi penyegelan dilakukan karena adanya sisa pembayaran pekerjaan paving block yang belum diselesaikan oleh kontraktor utama.
“Kontrak kerja saya dengan PT Sayaka. Alhamdulillah sudah ada titik temu, dan pembayaran dijanjikan selesai pada 16 April 2026,” ujarnya.
Sebagai bentuk kesepakatan, pihaknya akan membuka kembali segel bangunan. Namun, ia menegaskan akan mengambil langkah tegas jika komitmen tersebut tidak dipenuhi.
“Kalau tidak direalisasikan, kami akan segel kembali dan menempuh jalur hukum,” tegasnya.
Meski perwakilan kontraktor utama tidak hadir dalam pertemuan, PPK memastikan bahwa kewajiban pembayaran kepada subkontraktor akan diselesaikan sesuai jadwal yang disepakati. Penyelesaian persoalan ini diharapkan dapat mempercepat penyempurnaan pembangunan, sehingga gedung tersebut segera dapat difungsikan untuk mendukung kegiatan keagamaan di Kabupaten Sukabumi.***(RAF)
Editor : M. Nabil
