Bisnisnews.net || Rencana pemerintah mengangkat pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat respons positif dari pelaksana program di lapangan.
PIC SPPG Limusnunggal, Elvi, menilai kebijakan yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, pengangkatan pegawai inti SPPG menjadi PPPK akan memperkuat pengawasan dan pelaksanaan program sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK oleh BGN adalah salah satu strategi penting untuk mendukung program MBG. Staf SPPG, khususnya kepala dapur, akuntan, dan ahli gizi, memiliki tugas yang sangat krusial,” ujar Elvi, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, ketiga jabatan tersebut berperan langsung dalam mengawasi standar mutu makanan, pengelolaan anggaran, serta operasional dapur agar pelaksanaan program berjalan optimal dan tepat sasaran.
Meski demikian, Elvi berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada pengangkatan status kepegawaian semata. Menurutnya, pegawai SPPG juga memerlukan perhatian lebih terkait kepastian jenjang karier dan status kepegawaian jangka panjang.
“Dengan tanggung jawab yang besar, mereka juga membutuhkan kepastian tentang jenjang karier dan status kepegawaiannya. Hal ini penting untuk menjaga profesionalisme serta keberlangsungan program MBG,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menyatakan bahwa pegawai inti SPPG yang telah lama beroperasi akan resmi diangkat sebagai ASN PPPK mulai 1 Februari 2026. Jabatan yang diangkat meliputi kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.***
Editor : M. Nabil
(IFU)
