Bisnisnews.net || Kondisi infrastruktur jalan provinsi di wilayah Sukabumi kembali menuai kecaman. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Sukabumi Raya menggelar aksi unjuk rasa di Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat, Jalan Raya Bhayangkara, Kota Sukabumi, Senin (12/1/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap pola pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang dinilai tidak transparan, minim pengawasan, dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Berdasarkan pantauan, massa mulai memadati lokasi sekitar pukul 14.30 WIB dengan membawa poster berisi kritik tajam, di antaranya bertuliskan “Pengawasan Lemah, Pembangunan Gagal.” Aparat kepolisian dari Polres Sukabumi Kota melakukan pengamanan selama aksi berlangsung.
Koordinator Daerah BEM PTNU Sukabumi Raya, Aceng Sopian, menegaskan bahwa aksi tersebut lahir dari akumulasi kekecewaan masyarakat atas buruknya kondisi jalan provinsi di Kabupaten dan Kota Sukabumi.
“Ini bukan sekadar persoalan jalan rusak. Ini soal tata kelola yang gagal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan,” ujar Aceng kepada awak media.
Ia menilai UPTD Wilayah II Sukabumi tidak optimal menjalankan fungsi pengawasan proyek. Mahasiswa juga mempertanyakan konsistensi pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait kontraktor bermasalah yang dinilai masih terus mendapatkan proyek.
“Temuan BPK seharusnya menjadi alarm keras. Tapi faktanya, kontraktor yang punya rekam jejak buruk tetap diberi kepercayaan,” katanya.
Sorotan utama aksi tertuju pada proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) Jabar Istimewa di Kampung Langkob, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Proyek bernilai sekitar Rp7 miliar itu disebut mengalami kerusakan hanya beberapa pekan setelah rampung dikerjakan.
“Struktur bangunan tidak sesuai spesifikasi. Fondasi minim besi, saluran air tidak berfungsi optimal. Ini kegagalan konstruksi yang nyata,” tegas Aceng.
Mahasiswa juga menyoroti dampak langsung kerusakan jalan terhadap keselamatan warga. Di ruas Jalan Lingkar Selatan, Jalan Letkol Edi Soekardi, disebutkan telah terjadi kecelakaan akibat lubang besar yang tidak diberi tanda peringatan.
“Ada warga yang terjatuh dan mengalami luka serius. Ini bukan sekadar kerugian materi, tapi menyangkut nyawa,” ungkapnya.
Keluhan juga datang dari para pedagang di sepanjang jalan tersebut yang menyebut perbaikan hanya bersifat sementara dan tidak bertahan lama.
“Baru diperbaiki, beberapa hari kemudian rusak lagi. Artinya, sejak awal kualitas pekerjaannya memang bermasalah,” tambah Aceng.
Dalam aksinya, BEM PTNU Sukabumi Raya memaparkan data dugaan kerugian negara berdasarkan temuan BPK sejak 2019 hingga 2025. Sedikitnya terdapat enam temuan kelebihan pembayaran dengan nilai total mencapai sekitar Rp27 miliar.
“Ini angka besar dan tidak bisa dianggap sepele. Aparat penegak hukum harus turun tangan,” ujarnya.
Kekecewaan mahasiswa memuncak karena Kepala UPTD Wilayah II Sukabumi tidak hadir menemui massa aksi. BEM PTNU menilai absennya pimpinan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik.
“Kami memberi tenggat waktu 3×24 jam untuk memberikan klarifikasi. Jika tidak, aksi lanjutan akan digelar dengan massa lebih besar,” tegas Aceng.
Sementara itu, Pengurus BEM PTNU Nasional, Muhammad Solehudin, menyatakan bahwa tanggung jawab kepala UPTD tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak jabatannya sebagai mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“PPK punya peran sentral sejak perencanaan hingga pengawasan. Sangat tidak logis jika sekarang lepas tanggung jawab,” kata Solehudin.
Ia juga menyebut adanya indikasi praktik tidak sehat dalam pengelolaan anggaran proyek berdasarkan temuan BPK.
“Kami menduga adanya penyimpangan. Jika tidak ada respons, kami akan mendorong proses hukum,” ujarnya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Sub Pemeliharaan Rutin UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II BMPR Jawa Barat, Ajat Sudrajat, menyampaikan bahwa aspirasi mahasiswa akan dijadikan bahan evaluasi internal.
“Kami menghargai masukan dari rekan-rekan mahasiswa dan akan menyampaikannya kepada pimpinan,” kata Ajat.
Terkait kerusakan TPT dan jalan provinsi lainnya, Ajat menyebut pihaknya akan melakukan pengecekan lapangan. Namun, perbaikan jalan belum bisa dilakukan secara optimal karena terkendala faktor cuaca.
“Curah hujan tinggi menjadi salah satu penyebab utama kerusakan,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : M. Nabil
