Bisnisnews.net || Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki memastikan Pemerintah Kota Sukabumi akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran daerah dengan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya pada pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Evaluasi APBD yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Jumat (9/1/2026). Rapat tersebut dihadiri seluruh kepala daerah dan sekretaris daerah se-Jawa Barat.
“Baru saja selesai rapat bersama Pak Gubernur, seluruh kepala daerah hadir, 27 bupati dan wali kota di Jawa Barat. Semuanya dievaluasi APBD masing-masing, termasuk Kota Sukabumi. APBD kita tahun 2025 sebesar Rp1,32 triliun, dengan SiLPA sekitar Rp26 miliar, dan itu akan kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur sesuai arahan Gubernur,” ujar Ayep Zaki.
Menurutnya, forum evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk melihat kondisi fiskal daerah secara menyeluruh sekaligus memastikan penggunaan anggaran lebih terarah dan efisien.
Ayep Zaki menegaskan, Kota Sukabumi berada dalam kondisi fiskal yang relatif stabil dan tidak mengalami gagal bayar. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang ada akan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan.
“Yang didahulukan adalah pembangunan infrastruktur. Alhamdulillah, Kota Sukabumi tidak mengalami gagal bayar, meskipun ada SiLPA, dan itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi menekankan agar belanja daerah difokuskan pada infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, trotoar, irigasi, dan fasilitas penunjang lainnya yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Menindaklanjuti arahan itu, Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan siap mengutamakan pembangunan drainase, trotoar, dan infrastruktur perkotaan lainnya sebagai bagian dari peningkatan kualitas lingkungan kota.
Selain penajaman prioritas pembangunan, rapat evaluasi juga membahas kebijakan efisiensi anggaran, termasuk pembatasan perjalanan dinas dan penguatan belanja yang bersifat produktif.
Gubernur Jawa Barat juga mendorong penerapan transparansi pengelolaan APBD berbasis digital. Seluruh kepala daerah diminta membuka informasi anggaran secara terbuka guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Dengan evaluasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap pengelolaan APBD 2026 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Sejalan dengan kebijakan itu, Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional, demi mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.*** (RAF)
Editor : M. Nabil
