Bisnisnews.net || Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kebijakan pelarangan penanaman kelapa sawit di seluruh wilayahnya. Aturan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang diteken Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 29 Desember 2025.
Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa pengembangan komoditas perkebunan di Jawa Barat harus mempertimbangkan kesesuaian wilayah dan daya dukung lingkungan. Kelapa sawit dinilai tidak sejalan dengan karakter geografis Jawa Barat yang memiliki keterbatasan lahan dan peran ekologis penting, terutama sebagai daerah tangkapan air dan penyangga keseimbangan lingkungan.
Meski penanaman sawit resmi dilarang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat masih terdapat perkebunan kelapa sawit yang telah lebih dulu beroperasi di sejumlah daerah. Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat, Gandjar Yudniarsa, menyampaikan bahwa keberadaan sawit di Jabar terdiri atas perkebunan besar dan perkebunan rakyat.
“Di Jawa Barat memang ada perkebunan sawit yang dikelola badan usaha, baik perkebunan besar negara maupun perkebunan besar swasta, selain perkebunan rakyat,” ujar Gandjar, Jumat (2/1/2026).
Ia mengungkapkan, perkebunan sawit skala besar tersebar di beberapa wilayah, seperti Bogor, Subang, Garut, hingga Sukabumi. Menurutnya, perkebunan tersebut berdiri dengan dasar perizinan tertentu yang telah berlaku sebelumnya.
“Untuk perkebunan besar, ada ketentuan yang harus dipenuhi, mulai dari kesesuaian tata ruang, izin lingkungan, hingga izin usaha perkebunan,” jelasnya.
Gandjar menegaskan, penerbitan surat edaran tersebut tidak serta-merta membuat pemerintah menutup perkebunan sawit yang sudah ada. Langkah yang akan ditempuh adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap areal sawit eksisting.
“Nanti akan dilakukan kajian dan evaluasi terhadap perkebunan sawit yang sudah ada,” katanya.
Ia menambahkan, sesuai arahan dalam surat edaran, lahan yang telah ditanami kelapa sawit akan diarahkan untuk dilakukan penggantian atau alih komoditas secara bertahap.
“Areal sawit yang sudah ada akan diarahkan untuk dialihkomoditaskan secara bertahap ke tanaman perkebunan lain yang menjadi komoditas unggulan Provinsi Jawa Barat atau unggulan daerah,” ucap Gandjar.
Proses alih komoditas tersebut harus disesuaikan dengan kondisi agroekologi, daya dukung lingkungan, dan karakter wilayah masing-masing. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga fungsi ekologis, mendukung konservasi tanah dan air, serta menekan potensi kerusakan lingkungan di Jawa Barat.
Sementara itu, terkait polemik penanaman sawit di Kabupaten Cirebon yang sempat menjadi perhatian publik, Gandjar menilai persoalan tersebut berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan koordinasi di tingkat daerah.
“Ketika kami konfirmasi, dinas di daerah menyampaikan tidak mengetahui proses penanaman sawit tersebut,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan adanya penanaman yang tidak berjalan sesuai ketentuan. Ia menekankan pentingnya penguatan komunikasi dan pengendalian antara masyarakat, badan usaha, dan dinas teknis agar kejadian serupa tidak terulang.
“Jika dinas wilayah saja tidak mengetahui, berarti fungsi pengendalian belum berjalan optimal. Ini menjadi evaluasi bersama ke depan,” pungkasnya.***
Editor : M. Nabil
