Bisnisnews.net || Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kembali menunjukkan perhatiannya terhadap pembangunan ekonomi akar rumput. Dalam pertemuan dengan Asosiasi Kepala Desa yang membahas program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Kopdes Merah Putih, Dasco dinilai berhasil menghidupkan semangat kemandirian ekonomi di tingkat desa.
Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jaringan Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda, menilai langkah Dasco tersebut bukan sekadar agenda politik, melainkan bentuk nyata keberpihakan terhadap masyarakat pedesaan. “Kita melihat, Sufmi Dasco Ahmad membuka ruang kolaborasi yang konkret antara pemerintah, kepala desa, dan koperasi desa. Ini langkah strategis yang bisa menjadi kunci kebangkitan ekonomi pedesaan di tengah stagnasi ekonomi nasional,” ujar Anto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Program MBG yang digagas untuk memberdayakan potensi lokal melalui sektor pembangunan rumah rakyat dan usaha produktif, menurut Anto, menjadi model baru ekonomi kolaboratif di tingkat desa.
“Keterlibatan kepala desa di MBG bukan hanya tentang pembangunan fisik. Ini tentang pemberdayaan. Setiap proyek diharapkan membuka lapangan kerja bagi warga setempat, mengurangi pengangguran, dan mendorong sirkulasi ekonomi di desa,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Dasco juga menyoroti pentingnya desa sebagai episentrum pembangunan ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat harus memberi ruang lebih besar bagi desa untuk berinovasi dan membangun basis ekonomi mandiri.
“Kita harus kembali pada prinsip pembangunan dari pinggiran. Desa bukan lagi objek pembangunan, tapi subjek yang harus diberdayakan,” kata Dasco di hadapan para kepala desa.
Selain MBG, pertemuan tersebut juga membahas penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), sebuah gerakan ekonomi berbasis koperasi yang mengedepankan semangat gotong royong dan solidaritas antar-desa. Dasco menilai Kopdes Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang tidak bergantung pada investor besar atau konglomerasi.
Anto Kusumayuda menjelaskan, Kopdes Merah Putih merupakan bentuk konkret ekonomi kerakyatan yang sudah lama diimpikan oleh para aktivis reformasi. “Kita ingin koperasi kembali menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Desa harus punya kemandirian finansial, dan Kopdes bisa menjadi instrumen penting untuk mencapainya,” tegas Anto.
Menurutnya, langkah Dasco mempertemukan unsur pemerintah, kepala desa, dan koperasi desa menunjukkan kematangan visi seorang pemimpin nasional yang memahami realitas sosial-ekonomi rakyat bawah.
“Ini bukan wacana elitis, tapi tindakan nyata. Dasco menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi nasional,” imbuhnya.
Anto menilai, dengan dukungan MBG dan Kopdes, desa bisa bertransformasi menjadi pusat produksi baru—bukan hanya penyedia tenaga kerja murah. “Jika kepala desa didorong untuk mengelola potensi lokal secara terintegrasi, maka akan tumbuh industri kecil, UMKM, dan sektor jasa di desa. Di situ akan muncul multiplier effect yang luar biasa,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara regulasi DPR, program pemerintah pusat, dan inisiatif masyarakat desa. Dalam konteks ini, Dasco dianggap mampu memainkan peran sebagai jembatan politik yang efektif.
“Sebagai pimpinan DPR, Dasco punya posisi strategis untuk memperjuangkan kebijakan pro-desa. Kita berharap dukungan legislatif bisa memperkuat regulasi yang memungkinkan desa lebih mandiri dalam pengelolaan aset ekonomi,” tutur Anto.
Momentum pertemuan ini dianggap penting di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil pasca-pandemi dan tekanan global. Dengan memberdayakan desa melalui MBG dan Kopdes, roda ekonomi nasional bisa berputar dari bawah. “Kebangkitan ekonomi Indonesia akan dimulai dari desa. Dan Sufmi Dasco Ahmad telah menyalakan percikan itu,” tegas Anto.
PPJNA 98 menyatakan akan terus mendukung langkah-langkah strategis yang mendorong kemandirian desa, termasuk memperluas jejaring kerja sama antara kepala desa, koperasi, dan DPR.
“Dasco telah memberi teladan bahwa politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tapi alat untuk menyejahterakan rakyat, terutama mereka yang ada di lapisan terbawah,” tutup Anto Kusumayuda.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
