Bisnisnews.net || Kondisi infrastruktur pendidikan dasar di Kabupaten Sukabumi masih jauh dari kata ideal. Ribuan siswa terpaksa menempuh kegiatan belajar di ruang kelas yang rapuh, sebagian di antaranya bahkan berisiko mengancam keselamatan.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, dari 8.415 ruang kelas SD yang tersebar di 1.212 sekolah, sebanyak 3.921 ruang atau sekitar 46,6 persen mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, 2.969 ruang dikategorikan rusak sedang, sementara 952 lainnya tergolong rusak berat.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang Nugraha, menuturkan bahwa faktor utama penyebab kerusakan adalah usia bangunan.
“Sebagian besar sekolah dibangun puluhan tahun lalu dan belum pernah direhabilitasi total. Wajar bila kondisinya kini mulai rapuh,” jelasnya, Rabu (1/10/2025).
Meski menghadapi tantangan besar, upaya perbaikan sudah mulai berjalan. Tahun ini, sekitar 50 sekolah menerima bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui skema swakelola.
Dana tersebut ditransfer langsung ke rekening sekolah penerima agar proses rehabilitasi berjalan lebih cepat. Selain itu, dukungan CSR juga hadir, salah satunya pembangunan SDN Gunungbatu di Kecamatan Kebonpedes.
Dengan target rehabilitasi 50 sekolah pada tahun ini, Pemkab berharap sedikit demi sedikit angka kerusakan ruang kelas bisa ditekan.
“Memang belum bisa menyeluruh, tetapi setidaknya ada langkah nyata. Pendidikan harus menjadi prioritas karena menyangkut masa depan generasi mendatang,” tambah Eka.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi hambatan utama dalam memperbaiki seluruh sekolah. Namun ia menegaskan, Pemkab tetap berkomitmen untuk menanganinya secara bertahap.
“Skala prioritas harus dijalankan. Ruang kelas dengan kondisi paling parah tentu menjadi fokus utama perbaikan,” ungkap Ade.
Pemkab Sukabumi juga berupaya mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat yang kini dikelola dengan pola swakelola. Mekanisme tersebut dinilai lebih efisien karena bantuan bisa langsung dimanfaatkan pihak sekolah.
Ade menekankan, penyelesaian persoalan ini tidak bisa ditangani pemerintah daerah sendiri. “Kami butuh dukungan pusat dan partisipasi dunia usaha. Tujuannya jelas: anak-anak harus belajar di ruang kelas yang aman, layak, dan mendukung kualitas pendidikan,” tegasnya.***(RAF)
Editor : M. Nabil
