Bisnisnews.net || Mantan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang meniadakan alokasi hibah bagi pondok pesantren dalam perubahan APBD 2025. Menurut Ma’ruf, langkah tersebut bertentangan dengan semangat Undang-Undang Pesantren yang justru mendorong penguatan dan transformasi lembaga pendidikan keagamaan melalui dukungan pendanaan dari pemerintah.
“Ini kesalahan besar. Di pusat, sudah ada UU Pesantren yang mendukung transformasi lewat anggaran. Kok di Jabar malah dihapus? Itu anomali, tidak sejalan dengan kebijakan nasional,” tegas Ma’ruf seusai menghadiri Halaqah Transformasi untuk Kebangkitan Pesantren di Sukabumi, Kamis (14/8/2025).
Ma’ruf menegaskan, pesantren memiliki kontribusi besar bagi bangsa, tidak hanya dalam melahirkan ulama, tetapi juga membentuk generasi yang siap memimpin masyarakat.
“Membangun infrastruktur itu mudah, tapi mengubah perilaku masyarakat jauh lebih sulit. Dan pesantren punya peran penting di sana. Pemikiran seperti ini harus diluruskan,” ujarnya.
Ia menilai, penguatan pesantren tidak boleh terbatas pada pendidikan agama saja. Pesantren, kata Ma’ruf, juga harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. “Perannya harus berdampak, bukan hanya pada santri, tapi juga masyarakat sekitar,” katanya.
Menurut Ma’ruf, kualitas pesantren perlu ditopang dengan kolaborasi lintas sektor. Pendidikan umum hingga kejuruan, pendidikan vokasi, serta pengembangan usaha berbasis pesantren—mulai dari sektor keuangan hingga bidang lain—harus menjadi bagian dari ekosistem pesantren modern.
“Kalau ini berjalan, perubahan masyarakat akan nyata. Dan itu terjadi melalui pendidikan, pembinaan, dan edukasi yang berkesinambungan,” paparnya.
Ma’ruf menambahkan, Sukabumi sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah pesantren terbanyak di Jawa Barat, memiliki peluang besar memimpin transformasi tersebut.
“Di pesantren, pembinaan berlangsung 24 jam. Kalau diarahkan dengan baik, ia akan menjadi kawah candradimuka yang melahirkan generasi unggul. Karena itu, transformasinya harus sejalan dengan rencana pembangunan daerah dan nasional,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : M. Nabil
