Bisnisnews.net || Pemerintah Kota Sukabumi terus menunjukkan komitmen dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui kunjungan kerja Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, bersama Inspektur Kota, Yudi Yustiawan, ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Senin (28/7/2025).
Kunjungan tersebut difokuskan pada penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa negara.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Ayep Zaki disambut jajaran pimpinan BPK Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa keterlibatan aktif BPK dalam proses konsultasi menjadi langkah penting dalam memastikan setiap belanja dan kebijakan fiskal berjalan sesuai koridor hukum dan mengedepankan asas manfaat bagi masyarakat.
“Kami terus membuka ruang konsultasi dengan BPK agar proses pengelolaan keuangan di Kota Sukabumi tetap berjalan pada jalur yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Ayep Zaki.
Menurutnya, sinergi semacam ini bukan hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai bentuk pendampingan dalam menciptakan sistem keuangan yang tertib dan efisien. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance dan clean government yang terus didorong di lingkungan Pemkot Sukabumi.
Salah satu bahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan. Wali Kota menekankan bahwa upaya peningkatan PAD harus dibarengi dengan sistem pelaporan dan pengawasan yang kuat agar tidak hanya menghasilkan pemasukan, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik.
“Peningkatan PAD itu bukan sekadar angka, tapi juga soal bagaimana sistemnya dibangun secara bersih, tertib, dan bisa diaudit secara terbuka,” tambahnya.
Untuk itu, Ayep menyebutkan bahwa penguatan sistem pendataan pajak dan retribusi, serta digitalisasi layanan fiskal, menjadi bagian dari agenda reformasi yang tengah dijalankan pemerintahannya.
Di sisi lain, BPK juga mendorong agar Pemkot Sukabumi semakin aktif dalam mengembangkan mekanisme pengawasan internal yang berbasis risiko dan hasil, bukan hanya sekadar administratif.
Kunjungan ini diharapkan menjadi tonggak bagi terciptanya budaya pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Pemerintah pun mengajak seluruh perangkat daerah dan masyarakat untuk bersama-sama membangun integritas fiskal demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berkelanjutan.***(RAF)
Editor : M. Nabil
