Bisnisnews.net || Pemerintah Kota Sukabumi mendorong peran RT dan RW agar tak hanya menjadi pelayan administrasi lingkungan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mendorong pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing. Lewat berbagai pelatihan dan pembinaan, RT dan RW kini diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menumbuhkan kemandirian warga.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Sukabumi, Hedi, menjelaskan bahwa fokus utama dari kegiatan ini adalah pembekalan RT dan RW terkait pemahaman koperasi, administrasi pemerintahan, serta penguatan ekonomi lokal.
“RT dan RW bukan lagi hanya penjaga ketertiban atau pengurus surat-menyurat, tapi juga penggerak ekonomi mikro berbasis komunitas. Mereka perlu tahu bagaimana koperasi dikelola, bagaimana potensi ekonomi di wilayah bisa dikembangkan,” kata Hedi, Jumat (24/7/2025).
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyampaikan bahwa pembangunan kota harus dimulai dari level terbawah, dengan kepemimpinan lokal yang kuat dan berdampak langsung bagi warga. Menurutnya, RT dan RW adalah titik sentral dalam menjawab berbagai tantangan sosial, termasuk kemiskinan dan stunting.
“Kita ingin Sukabumi maju dengan indikator nyata: warga sejahtera, tidak ada stunting, tidak ada yang kelaparan. RT dan RW berperan penting untuk mengawal semua itu dari wilayahnya masing-masing,” tegas Ayep, Jumat (25/7/2025).
Ayep juga memaparkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi dari Rp80 miliar menjadi Rp120 miliar hingga pertengahan 2025 menjadi sinyal positif bahwa tata kelola daerah semakin baik. Lonjakan PAD ini antara lain didorong oleh optimalisasi sektor parkir, pasar, reklame, pajak daerah, hingga perizinan dan PBG.
Dari peningkatan PAD tersebut, insentif pun disalurkan kepada RT, RW, marbot, dan perangkat wilayah lainnya. Tak hanya itu, melalui skema CSR, pemerintah menyalurkan bantuan berupa 7,5 kg beras kepada keluarga rentan ekonomi.
“Kalau masih ada warga yang tidak mampu, itu artinya tugas kita belum selesai. Maka RT dan RW harus jadi garda terdepan memastikan bantuan tepat sasaran,” imbuh Ayep.
Ia menambahkan bahwa seluruh kebijakan pemerintah daerah berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. Ia juga menegaskan bahwa kepercayaan warga harus dibalas dengan kinerja nyata dari semua level pemerintahan, termasuk para tokoh lingkungan.
“Jangan hanya mengandalkan program pemerintah pusat. Kita harus punya inisiatif lokal. RT dan RW harus bisa merancang solusi, memberdayakan warganya, dan menjadi motor kebangkitan ekonomi kecil,” pungkasnya.
Melalui penguatan peran RT dan RW, Pemerintah Kota Sukabumi berharap terbentuknya jaringan kepemimpinan komunitas yang mandiri, progresif, dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi warganya.***(RAF)
Editor : M. Nabil
