Bisnisneqs.net || Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jaringan Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda, menyampaikan apresiasi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya konsisten dalam memenuhi janji-janji kampanyenya.
Dua kebijakan strategis yang menjadi sorotan utama PPJNA 98 adalah komitmen penghapusan sistem kerja outsourcing dan dukungan penuh terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Anto menilai bahwa langkah Prabowo bukan hanya respons terhadap desakan publik, tetapi juga merupakan upaya serius untuk melakukan koreksi terhadap struktur ketenagakerjaan dan sistem hukum yang selama ini membuka celah bagi ketimpangan serta korupsi.
“Prabowo menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada kaum pekerja. Penghapusan outsourcing adalah bukti bahwa negara hadir untuk melindungi tenaga kerja dari eksploitasi sistemik,” ujar Anto kepada redaksi www.suaranasional.com, Jakarta, Rabu (1/5).
Menurut PPJNA 98, sistem kerja outsourcing selama dua dekade terakhir telah menjadi sumber ketidakadilan bagi jutaan buruh di Indonesia. Banyak pekerja tidak mendapatkan kepastian kerja, jaminan sosial, dan hak-hak normatif lainnya akibat sistem kerja yang disubkontrakkan.
Anto menegaskan bahwa penghapusan sistem ini akan membawa dampak besar terhadap kualitas hidup pekerja dan menciptakan iklim kerja yang lebih sehat. “Kita sedang menyaksikan reformasi struktural yang sesungguhnya. Ini bukan sekadar janji populis, tapi wujud nyata dari keberanian politik,” kata dia.
PPJNA 98 juga mengingatkan bahwa keberhasilan penghapusan outsourcing ini harus diiringi dengan penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dan jaminan perlindungan bagi sektor usaha kecil dan menengah yang terdampak.
Tak hanya fokus pada isu buruh, Prabowo juga mendapat apresiasi dari PPJNA 98 karena mendukung percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. RUU ini dinilai sebagai instrumen hukum penting yang selama ini mangkrak di DPR, padahal potensial mempercepat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, narkotika, dan pencucian uang.
“Sudah terlalu lama kita membiarkan para koruptor hidup nyaman dengan hasil jarahan. RUU ini akan menjadi simbol bahwa negara benar-benar serius dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum,” tegas Anto.
Menurutnya, dukungan Prabowo terhadap RUU ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya ingin mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun fondasi moral dan hukum yang kokoh.
Sebagai organisasi yang berakar dari gerakan reformasi 1998, PPJNA 98 menyatakan akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat, terutama yang berhubungan dengan keadilan sosial, supremasi hukum, dan reformasi birokrasi.
Anto menyebut bahwa langkah Prabowo saat ini sudah berada di jalur yang benar, namun tantangan terbesar adalah konsistensi dan keberanian melawan resistensi dari kelompok-kelompok status quo.
“Prabowo telah memulai dengan benar, tapi kita tahu ada banyak kekuatan lama yang akan mencoba menggagalkan upaya-upaya perubahan ini. Maka, rakyat harus turut mengawal dan memastikan agenda-agenda keberpihakan ini tidak dibajak,” pungkasnya.
Dua langkah kebijakan yang kini disorot oleh publik ini—penghapusan outsourcing dan dukungan terhadap RUU Perampasan Aset—bukanlah langkah kecil. Ia menjadi tolok ukur bagi arah dan watak pemerintahan Prabowo ke depan.
Jika konsisten dilaksanakan, bukan tidak mungkin warisan pemerintahan ini akan dikenang sebagai periode koreksi struktural yang signifikan dalam sejarah reformasi Indonesia.***
Foto : Istimewa
Editor : M. Nabil
(Aab)
