Bisnisnews.net || Dalam acara Lokakarya Multipihak untuk Implementasi Perekrutan yang Adil dan Pengawasan Terpadu yang responsif Gender, Menteri P2MI/Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, mengungkapkan rencananya untuk membangun tata kelola perekrutan pekerja migran yang fair.
Pembenahan perekrutan ini mulai dari desa-desa di daerah kantong penyalur pekerja migran Indonesia sampai menertibkan calo-calo yang sering bermain bebas dan merugikan pekerja migran.
Karena menurutnya, “Pelayanan yang optimal tidak akan terwujud selama masih ada pihak-pihak yang bermain dan merugikan pekerja migran Indonesia,” tuturnya.
Oleh karena itu, Menteri Karding ingin melakukan pembenahan dari bawah agar pelayanan terhadap calon pekerja migran hingga pekerja migran Indonesia bisa optimal.
Lokakarya yang diselenggarakan oleh KemenP2MI bekerja sama dengan Uni Eropa, International Labour Organization (ILO), Jaringan Buruh Migran, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, pada Senin (17/3/2025).
Ini menandai peluncuran serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas dan tata kelola migrasi kerja di empat provinsi, yaitu Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur.
Keempat provinsi ini nantinya akan menjadi daerah percontohan untuk pengembangan praktik, baik dalam memberikan pelindungan hak pekerja migran Indonesia di setiap tahapan migrasi melalui tata kelola migrasi tenaga kerja yang lebih responsif gender, penerapan prinsip perekrutan yang adil, sistem pengawasan dan pelindungan terpadu di antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(IFU)
